Kembalikan dan Pulihkan Ruang Hidup Masyarakat Pesisir

Gambar Reklamasi Teluk Balauring

Pelaksanaan reklamasi “Pojok Cinta” di  Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Berdasarkan aspek sosio-history, Desa Balauring merupakan desa maritim dengan jumlah nelayan sebanyak 692 jiwa dan sebanyak 39 buruh nelayan yang bekerja pada 4 lempara. Dengan demikian maka sebanyak 731 jiwa menggantungkan hidupnya pada laut. Selain itu sebagian dari 402 Ibu Rumah Tangga juga menjadi pembakul (penjual ikan) yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari nelayan di Desa Balauring.

Dampak lingkungan akibat dari reklamasi akan berpengaruh pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Sebab penimbunan pada air dengan mengunakan material sertu pada reklamasi Balauring akan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem laut berupa peningkatan kadar asam air laut yang kemudian akan merusak ekosistem laut. Pelaksanaan reklamasi juga akan mengakibatkan daerah pantai lainnya rawan tengelam. Hal ini mulai dirasakan oleh masyarakat Balauring. Bersarkan pengakuan masyarakat kampung Bajo dan Ujung Pasir di Desa Balauring bahwa telah terjadi peningkatan debit air akhir-akhir ini.

Penolakan yang datang dari masyarakat Balauring dan masyarakat Dolulong lahir dari kesadaran masyarakat akan bahayanya kerusakan lingkungan akibat reklamasi yang kemudian akan mempersempit wilayah kelolah masyarakat dan menimbulkan bencana ekologis. Sebelumnya pada tangal 21 Mei 2018, spirit masyarakat untuk melindungi sumber-sumber kehidupan masyarakat telah mendorong masyarakat Dolulolong untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Lembata dengan No: 8/PDT.G/2018/PN.LBT. Setelah gugatan ini didaftarkan, pelaksanaan reklamasi ini kemudian dihentikan.

Pada tanggal 06 Juni 2018, truk pengangkut tanah kembali beroperasi untuk melanjutkan penimbunan. Sekitar pukul 14.00, Sahar Laili salah satu warga Desa Balauring yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kepada Ahmad Bumi sebagai kuasa hukum masyarakat Dolulolong. Kemudian Abdul Salem Burhan dan beberapa rekannya mendatangi lokasi reklamasi untuk menyampaikan protes bahwa tidak boleh ada penimbunan karena lokasi reklamasi ini masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Lembata dan belum ada putusan yang inkrar. Berdasarkan jawaban dari supir truk, mereka tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya menjalankan perintah dari kontraktor. Protes disampaikan oleh Abdul setelah salah satu dari keenam truk sudah menimbun tanah di lokasi reklamasi. Setelah penyampaian itu, ke lima truk lainnya ikut menimbun tanah di lokasi reklamasi.

Berlanjutnya pelaksanaan reklamasi tersebut seolah-seolah menunjukan sikap pemerintah yang tidak menghargai ruang hidup masyarakat pesisir dan tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu kegiatan reklamasi ini telah melanggar Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Perpres No 122 Tahun 2012 pasal 3 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa: Jika dilakukan reklamasi pantai dan pulau-pulau kecil maka terlebih dahulu memiliki rencana reklamasi yang meliputi penentuan lokasi, rencana induk reklamasi, studi kelayakan yang meliputi audit lingkungan (AMDAL), analisis sosial dan ekonomi serta rencana detail pelaksanaan reklamasi. Pasal 4 menegaskan jika dilakukan reklamasi pantai dan pulau-pulau kecil harus memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam Peraturan Daerah. Pasal 11 menjelaskan jika dilakukan reklamasi harus memperhatikan pranata sosial, kearifan lokal, kepemilikan atau penguasaan lahan, kondisi ekosistem pesisir, dampak ekonomi dan akses publik atau kepentingan publik dan Pasal 15 sampai 21 mengatur tentang perizinan baik izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi selain audit lingkungan/AMDAL yang didahului dengan Peraturan Daerah Tentang Zonasi Kawasan dan lainnya.

WALHI NTT sebagai organisasi sosial yang selalu konsen terhadap perjuangan masyarakat dalam mempertahankan sumber-sumber kehidupan masyarakat kecil, menuntut:

  1. Bupati Lembata tidak melanjutkan pelaksanaan reklamasi “Pojok Cinta” di Desa Balauring karena lokasi reklamasi masih menjadi objek sangketa di Pengadilan Negeri Lembata dan belum ada putusan yang inkrar.
  2. Bupati Lembata menegakan Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
  3. Bupati Lembata segera mengembalikan dan memulihkan ruang hidup masyarakat pesisir Desa

 

Penulis :

Dominikus Karangora (Devisi Sistem Data, Media & Komunikasi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *