TUAK LONTAR : Tinjauan Akhir Tahun Lingkungan Hidup Orang NTT dan Resolusinya

Agresi Di Balik Topeng Monyet Investasi

Salam Adil Dan Lestari

Akhir tahun 2018 ini, bagi WALHI NTT berbeda dengan akhir tahun sebelumnya. WALHI NTT akan menerbitkan tinjauan akhir tahun untuk kondisi pengelolaan lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat di NTT. Hal baru ini diharapkan akan menjadi tradisi tahunan bagi upaya penguatan dan pelestarian lingkungan di NTT tercinta ini. Terbitan ini dinamakan TUAK LONTAR yang merupakan akronim dari   Tinjauan Akhir Tahun Lingkungan Hidup Orang NTT dan Resolusinya.

 

WALHI NTT adalah organisasi publik yang bergerak dalam advokasi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat di NTT. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan kepada publik mengenai segala dinamika pengelolaan lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat (WKR) yang terjadi. Mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi lapangan hingga kasus kasus yang dilaporkan ke WALHI NTT selama setahun ini.

Pada TUAK LONTAR kali ini, WALHI NTT akan mengetengahkan berbagai persoalan yang terjadi selama setahun ini. Mulai dari kebijakan yang tidak pro lingkungan dan WKR, Kerusakan Lingkungan hingga bencana ekologi. Harapannya, publik bisa tahu dan ikut serta berkontribusi lebih kuat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan kemanusiaan di NTT.

 

Catatan Hitam Pariwisata NTT, dari Pembunuhan warga hingga Keindahan Palsu

Publik NTT bahkan Nasional tahun ini tentu tidak mungkin lupa peristiwa penembakan oleh oknum polisi terhadap Poro Duka ( Seorang Petani asal Desa Patiala Bawa, Sumba Barat) pada 25 April 2018 silam. Poro Duka bersama para petani lainnya tengah berusaha mempertahankan lahannya dari upaya klaim yang dilakukan oleh PT. Sutera Marosi Kharisma. Poro Duka dan kawan kawan menolak perusahan yang akan membangun hotel di tempat tersebut di atas lahan seluas 50 hektar.

 

Peristiwa ini hanyalah satu dari rentetan kekerasan terhadap rakyat di NTT demi untuk melanggengkan investasi. Investasi yang sebenarnya tidak pernah dimusyawarahkan dengan warga sedari awal. Warga seperti dicabut haknya untuk mengatakan “tidak”. Warga diarahkan sebagai obyek yang harus menerima saja apa yang diinginkan oleh pemerintah atau pengusaha. Bila melawan maka akan menghadapi kekerasan dari aparatur negara atau dibenturkan dengan preman bayaran yang juga dinamai “warga”.

 

Hotel Terbaik Dunia, Industri Pariwisata di Sumba Barat dan Ironi Kemiskinan

Lebih dari seperempat abad industri pariwisata di wilayah pesisir Sumba telah berjalan. Yang memulainya adalah Claude Garves asal Jerman. Dialah memulainya 1988 dan pada tahun 1995 hadirlah Hotel Nihiwatu di Pesisir Lamboya-Wanokaka, Sumba Barat. 21 tahun kemudian, hotel ini dinobatkan sebagai Hotel Terbaik Dunia dua tahun berturut turut (2016-2017) oleh Majalah Internasional Travel+Leisure. Berdasarkan tarif umum yang dikeluarkan oleh Manajemen Nihiwatu lewat website nihi.com per 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019 maka biaya menginap di hotel ini, menempatkannya sebagai salahsatu hotel termahal di Indonesia.

Bila mengikuti kurs dollar saat ini yang mencapai 14 ribu rupiah perdollar maka menginap di Nihiwatu paling murah (saat waktu normal) 11 juta rupiah dan paling mahal 173.250 juta rupiah. Harganya lebih tinggi bisa mencapai dua kali lipat saat masa liburan. Dengan 33 unit villa yang saat ini ada, penghasilan Nihiwatu perbulan bisa mencapai belasan milyar hingga puluhan milyar per bulan. Apalagi dalam salahsatu situs agen perjalanan terkemuka di Indonesia, penginapan di Nihiwatu telah penuh hingga Februari 2019. Tentu itu belum dihitung dengan penyewaan kuda, alat surfing maupun perjalanan lainnya. Kalau dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan target PAD Sumba Barat yang berkisar di angka 40-60 Milyar dalam periode 2015 hingga 2018, maka bisa dipastikan penghasilan Nihiwatu (kalau rata rata 15 milyar perbulan) 3 kali lipat diatas PAD Sumba Barat

Saat ini Nihiwatu tidak sendirian di Pesisir Selatan Sumba Barat. Mulai dari bentang pesisir Gaura, Lamboya hingga Wanukaka. Ada beberapa resort yang dimiliki oleh investor luar negeri yakni Lelewatu Resort di Lele Watu, Nautly Resort di Patiala Bawa, , Watu Kaka Resort di Gaura. Ini belum termasuk berbagai home stay yang sedang beroperasi saat ini. Saat ini, Pemda Sumba Barat bahkan menjelaskankan akan ada pembangunan 30 hotel baru di Sumba Barat.

Bisnis tanah untuk kepentingan pariwisata di Sumba Barat yang cuma seluas 70.900 ha ini juga terbilang makin marak. Sangat mudah didapatkan di internet terkait jual beli lahan di pesisir Sumba Barat. Kedepan, hilangnya ruang produksi rakyat makin meluas.

Kemelaratan rakyat kampung di tengah gemerlap bisnis keindahan

Sebagai kabupaten dimana bisnis pariwisata merajalela, tentu publik awam akan menilai bahwa begitu beruntungnya Sumba Barat. Keindahan alam hingga rakyat yang sejahtera tentu ada dalam benak publik. Namun temuan WALHI NTT sungguh bertolakbelakang, pemerintah daerah Sumba Barat justru sedang menampilkan ketimpangan secara ekonomi di daerah tersebut. Per 2016 jumlah penduduk miskin di Sumba Barat adalah 29, 34 % dari jumlah penduduk 123. 913 ribu jiwa. Berikut angka prosentase kemiskinan di Sumba Barat sejak 2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
31.73 % 29.84 % 29. 61 % 28.92 % 27.79 % 30.56 % 29.34 %

 

Temuan WALHI NTT, kantong kantong kemiskinan justru banyak berada di kampung kampung yang mentereng dari segi kepariwasataan. Salahsatu contohnya di di Desa Watu Karere, tempat dimana hotel terbaik dunia berada. Angka kemiskinan di desa tersebut mencapat 56 %. Lihat tabel kemiskinan

Jumlah KK Jumlah KK Miskin Jumlah Penerima Raskin Rumah tidak layak huni
467 KK 263 KK 263 KK 90 rumah

 

Hal tidak jauh berbeda terjadi di Desa Patiala Bawa. 237 kk dari 364 KK masuk kategori miskin atau ada sebesar 65 % lebih.

 

Fakta fakta diatas menunjukkan di NTT justru kantung kemiskinan banyak berada di kawasan yang katanya alamnya keren. Propinsi NTT terjebak pada keindahan palsu, yakni sebuah keindahan yang dampak ekonominya dinikmati secara besar besaran oleh para investor atau pemilik modal. Istilah lainnya, alamnya keren, rakyatnya kere.

 

Tantangan untuk Gubernur baru

Gubernur NTT yang baru selau mengadang-gadang pariwisata sebagai lokomotif utama pembangunan menuju kesejahteraan di NTT.  Tentu banyak yang mendukung. Pertanyaannya, apakah model pariwisata yang penuh dengan agresi dan keindahan palsu yang mau diteruskan?

 

WALHI NTT mendorong pemerintah NTT untuk lebih mengutamakan pariwisata berbasis kerakyatan daripada berbasis investor. Rakyat NTT sebagai pemilik dan perawat kampung harus mendapat benefit ekonomi yang memadai dari keindahan yang dimiliki.  Pemerintah harus mampu memperkuat kemampuan rakyat untuk mengelola pariwisata berbasis komunitas.

 

WALHI NTT juga meminta gubernur NTT untuk meninjau ulang semua model pengelolaan dan tata kuasa lahan di pesisir. Dalam temuan WALHI, banyak sekali kepemilikan lahan berbasis investor dan perseorangan yang melanggar UU. Misalnya UU No. 27 tahun 2007 junto UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil. Misalnya 100 meter dari air pasang tertinggi adalah milik negara yang hanya diperuntukkan bagi dua hal yakni rekreasi publikk dan konservasi.

 

Gubernur NTT pada 2019 ini harus menyelesaikan dulu semua konflik agraria akibat pariwisata dan berkomitmen untuk melakukan audit agraria di NTT. Gubernur dan jajarannya juga harus memberantas para mafia tanah di dalam dan luar  birokrasi.

 

Akhirnya, publik akan menanti komitmen gubernur untuk menyelesaikan kasus penembakan Poro Duka hingga tuntas. Mulai dari pelaku penembakan hingga mengembalikan tanah untuk rakyat. STOP Agresi atas nama investasi.

 

Nara Hubung: Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi ( Direktur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *